Kawasan Puncak

Juni 28, 2009 at 10:24 · Filed under sosial

Meskipun jalan tol  Jakarta – Bandung telah tersambung, ternyata Puncak masih menjadi tempat tujuan wisata. Dulu memang jalur Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur-Bandung adalah jalur terdekat untuk mencapai Bandung dari Jakarta. Jalan sempit meliuk-liuk dikawasan perkebunan teh yang belum banyak ditumbuhi kios-kios seperti saat ini, masih sangat berbekas dalam pikiran saya.  Tapi itu dulu, tahun  70 an atau sekitar 40 tahun yang lalu

Saat ini jalur puncak sudah sangat padat dan hunian juga seakan ingin mengalahkan tingginya perbukitan  didaerah Cikopo. Coba saja lihat foto berikut :

Perhatikan rumah besar dikejauhan sana. Entah siapa pemiliknya. Apakah ia orang terpelajar ? Atau penduduk asli yang yang sangat berhasil dibidang perkebunan ?  Siapapun pemiliknya nggak penting, yang penting adalah bagaimana seharusnya kita menjaga lingkungan kita  agar tampak tetap asri dan dapat memberikan kenyamanan bagi banyak orang.

Kepemilikan kolektif berupa vila yang disewakan untuk publik seharusnya dapat menguarangi keinginan pribadi yang sangat merusak tersebut. padahal belum tentu hunian tersebut didatangi sebulan sekali. Maka memang sebaiknya yang lebih diutamakan adalah pembangunan vila yang ditujukan untuk publik, dimana masyarakat bisa menyewa saja jika memerlukannya.

Misal seperti vila diatas yang bisa disewa untuk umum, dengan halaman luas dan jumlah kamar yang juga cukup banyak, seharusnya kawasan puncak tidak perlu dirambah menjadi hancur lebur yang mengakibatkan banjir kiriman bagi Jakarta Cukup bayar sewa, kondisi kamar bersih, makanan minuman, kolam renang semua tertata rapi, toh tidak setiap hari kita liburan

Memang ada keluarga-keluarga yang mungkin kurang nyaman berada didaerah publik misalnya koruptor etc, dan mereka inilah yang kemudian sangat ingin  privacy yang berlebihan dengan punya vila pribadi dengan pagar yang tinggi-tinggi dan seharusnya dilarang saja yang beginian, dibongkar dan dihutankan kembali demi anak cucu kita nantinya

Komentar (2)

Pembangunan Jalan Terus siapapun Presidennya

Juni 10, 2009 at 07:52 · Filed under sosial

Ada dua infrastruktur besar yang diresmikan pada periode kepemimpinan SBY/JK. Pertama adalah Cipularang yang diresmikan pada 12 Juli 2005 yakni sekitar awal masa jabatan SBY/JK dan yang terakhir yang tak kalah besarnya adalah Jembatan Suramadu yang akan diresmikan hari ini (10 Juni 2009.)

Memang kedua infrastruktur ini tidak murni muncul sebagai suatu gagasan SBY/JK yang kemudian direalisasikan karena membangun infrastruktur sebesar ini memang butuh waktu yang panjang dari gagasan sampai dengan berfungsinya gagasan tersebut.

Ada banyak gagasan yang muncul pada periode kepemimpinan SBY/JK, namun rasanya sulit hal itu bisa terealisasi segera. Misalnya pencanangan 1000 km jalan tol (Pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol trans Jawa sekitar 1000 km yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya terselesaikan pada 2009) yang kelihatannya belum 1 cm pun terealisasi dan 1000 rusunami (Wapres Jusuf Kalla pernah mengusulkan pembangunan 1000 rusunami di 10 kota di Indonesia. Diantaranya adalah Jakarta, Bandung, Semarang, …) sami mawon.

Mungkin giliran presiden berikutnya yang meresmikan , itupun kalau presiden terpilih berikutnya tidak mengubah strategi pembangunan nasional

Kita berharap pembangunan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan tanpa melihat siapa presidennya. Presiden boleh gonta-ganti tapi pembangunan jalan terus

Komentar

Liberalisme dan Kasus Prita

Juni 3, 2009 at 20:54 · Filed under sosial

Kasus Prita Mulyasari (32) yang mencuat ditengah kesibukan kampanye dengan pro/kontra neoliberalisme sebenarnya menjadi sangat menarik. Siapapun sebenarnya tahu bahwa di Indonesia ini menganut sistem yang kapitalistik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai fenomena yang ada. Boleh dikata bahwa kepemilikan pribadi terhadap tanah dan isinya boleh dibilang tanpa batas.

Warna-warna yang berbau sosialisme juga sudah lama disingkirkan, maka menjadi sangat aneh jika masih juga ada yang meributkan masalah neolib. Kenapa demikian ?

Liberalisme (kebebasan adalah nilai politik yang utama) merupakan kontrol yang paling efektive bagi penyelesaian masalah kapitalisme. Hanya dengan kebebasan inilah maka  sikap-sikap yang merugikan buruh sekaligus konsumen dapat dihilangkan atau diperkecil. Tanpa proses liberalisasi maka akumulasi, konsentrasi dan sentralisasi kapital akan semakin menekan kaum buruh dan konsumen yang kehilangan hak dan suara aparat penegak hukum dapat dibeli oleh para majikan.

Disinilah  menjadi menarik kasus Prita ini. Kontrol konsumen yang harusnya di tindak lanjuti secara bijak untuk proses perbaikan dan perlindungan pada konsumen justru disikapi dengan pengaduan sebagai bagian dari pencemaran nama baik yang justru didukung oleh keberadaan UU ITE yang mengancam kurungan lebih tinggi dari yang tercantum dalam pasal KUHP. Akibat tingginya tuntutan penjara yang diatas 5 tahun maka otomatis tersangka harus dipenjara meskipun sidang belum dimulai.

Maka gerak aparat seperti menemui jalan buntu dan kehilangan nalar terhadap pokok masalah yang sebenarnya dan semua mengacu pada perundangan yang sah dengan segala konsekwensi yang semakin memperlihatkan kuku kapitalisme sejati yang ogah dikontrol.

Komentar

Liberalisme ?

Juni 3, 2009 at 15:10 · Filed under sosial

Miranda mengaku tak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai ekonomi neoliberal. “Teorinya saja saya tidak paham. Selama 42 tahun saya belajar ekonomi, saya tidak tahu neoliberal,” ujarnya. “Saya coba cari buku-buku soal itu, tapi tetap tidak tahu istilah itu.”

Tulisan diatas saya kutip dari Tempo interaktif dibawah judul  “Mbak Ani dan Miranda tak paham Neolib” . Maka jelaslah bagi kita bahwa segala sesuatu tersedia dialam Indonesia, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia (SDA & SDM), namun seolah kita tak mampu bergeming dari kemiskinan.

Sementara itu jaman sebelum kemerdekaan dicapai Sukarno begitu getol memperjuangkan anti terhadap kapitalisme. Kapitalisme sendiri diyakini Sukarno sebagai pokok masalah kemiskinan negara-negara Asia.

Seperti dalam tulisan yang saya kutip dari Buku Di Bawah Bendera Revolusi hal 181 dibawah sub judul Kapitalisme Bangsa Sendiri (1932)  :

Apakah Kapitalisme itu ?

Didalam saja punja buku-pembelaan saja pernah mendjawab: “Kapitalisme adalah stelsel pergaulan hidup, jang timbul dari tjara produksi jang memisahkankaum-buruh dari alat-alat-produksi. Kapitalisme adalah timbul dari ini tjara-produksi, jang oleh karenanja, mendjadi sebabnja meerwaarde tidak djatuh didalam tanganja kaum buruh melainkan djatuh ditanganja kaum madjikan. Kapitalisme, oleh karenanja pula, adalah menjebabkan kapitaalaccumulatie, kapitaalconcentratie, kapitaalcentralisatie dan industrieel reverse-armee. Kapitalisme mempunjai arah kepada Verelendung”, jakni menjebarkan kesengsaraan.

Jelas bahwa Sukarno menolak terjadinya konsentrasi kapital,  disatu tangan yang berakibat pada kesengsaraan belaka.  Jika kita ambil lagi bawa kosentrasi, sentralisasi dan akumulasi kapital terjadi bukan hanya dalam skala individu  namun dalam skala lintas negara, maka yang terjadi adalah sepeti apa yang kita rasakan pada saat ini.

Kita memiliki berjuta SDM dan juga memiliki beragam SDA, namun karena adanya kapital yang tersentral kita tidak mampu mendaya gunakan seluruh potensi yang kita miliki. Semua pihak berharap terjadinya arus investasi sehingga dapat memutar kegiatan SDA dan SDM yang dimiliki dan sebagian besar menjadi milik kaum pemodal tersebut. Ini bisa ditelusuri dari angka import/eksport yang dilakukan bangsa ini.

Memang bagi bangsa yang baru membangun dibutuhkan begitu banyak barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar negara dan ini membutuhkan devisa tentunya. Devisa bisa diperoleh dengan cara menjual sumber daya alam yang dimiliki negeri ini atau melalui mekanisme hutang. Baik itu dilakukan secara individu maupun dengan cara menerbitan Surat Utang Negara. Dan sayangnya bahkan untuk mengekplorasi SDA sendiri dibutuhkan modal yang diperoleh dari hutangan

Mengatasi Kapitalisme :

Didalam suatu negara kapitalistis, hal ini dapat dijawab dengan menerapkan liberalisasi yakni membiarkan pasar membentuk dirinya secara kompetitive sehingga diperoleh kondisi yang diharapkan. Dan dari wikipedia dapat diperoleh definisi Ekonomi Liberal sebagai berikut :

Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan “kebebasan alami” yang dipahami oleh tokoh-tokoh ekonomi liberal klasik tersebut. Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan paham tersebut. Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.

Ciri ekonomi liberal

• Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
• Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
• Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
• Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
• Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
• Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
• Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
• Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Keuntungan dan kelemahan dari ekonomi liberal

Keuntungan

Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu:

• Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
• Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
• Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
• Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
• Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Kelemahan

Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:

• Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
• Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
• Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
• Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
• Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

Hal-hal tersebut dapat menyelesaikan masalah kapitalisme dalam skala negara, namun tidak antar negara. Kapital akumulasi yang terjadi sudah demikian kuatnya sehingga apa yang diharapkan negara berkembang untuk dapat memperbaiki nasibnya akan mengalami kesulitan untuk mengakses modal, bahkan suatu negara dengan jumlah SDA yang demikian melimpah seperti Indonesiapun mengalami kesulitan, terlebih negara yang miskin SDA dan SDM. Inilah sebenarnya pokok dari masalah Liberalisme  itu.

Oleh karenanya liberalisasi seharusnya diselesaikan dulu dalam skala nasional baru melepaskan diri dalam tataran global. Jika tidak maka  para pelaku ekonomi nasional akan berhadapan pada dua masalah utama yang menyulitkan langkah mereka. Pertama adalah inflasi yang tinggi dan kedua adalah terdevaluasinya nilai rupiah akaibat kemandirian bangsa yang lemah sehingga banyak perlu devisa untuk mengatasinya. Sementara pihak-pihak yang dipercaya dapat mendatangkan devisa dalam jumlah besar malah memarkir devisanya pada bank-bank diluar negeri

NeoLib

Menurut Ichsanuddin, neoliberal berasal dari Washington Consensus. Konsensus ini antara lain berisi; Pertama, larangan menyubsidi rakyat dan membiayai penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa publik melalui apa yang dinamakan disiplin fiskal.

Jika ini yang dilaksanakan pemerintah, maka kebijakkan ini sebetulnya sudah tepat. Dengan cara inilah sebenarnya setiap warga berupaya tukar-menukar barang dan/atau jasa dengan ukuran uang yang berlaku secara internasional. Yang belum ada di negara kita justru bagaimana memisahkan antara hal-hal yang bersifat mendatangkan devisa dan hal-hal yang sebenarnya hanya alat saja secara internal. Pemerintah punya kewajiban untuk terus menjaga nilai rupiah serta mendidik rakyatnya untuk terus mulai mengukur setiap kerjanya dengan uang. Ini memang pekerjaan sulit tapi harus agar bangsa ini tidak terdiskriminasi oleh sistem penggajian yang terlalu kecil dan justru menciptakan pola kapitalistik yang menguntungkan para pemodal belaka.

Komentar